Pemerintah menjanjikan era keterbukaan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ini menjadi angin segar, bukan hanya bagi kalangan pekerja media namun juga masyarakat luas yang ingin mengetahui segala bentuk kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Apalagi di Kabupaten Banyumas sejak satu setengah tahun yang lalu, keterbukaan tampaknya belum sepenuhnya dihargai sebagai bagian dari demokratisasi, dan justru sebaliknya, alergi kritik mengendap yang kemudian berpotensi mencederai amanah keterbukaan yang sudah menjadi komitmen dari para wakil suara rakyat dan pemerintah di pusat sana. Kritik terhadap pemerintahan di Banyumas diharapkan tidak lagi dikritik sebagai sebagai sebuah tindakan yang menyudutkan, tapi seharusnya dilihat sebagai sebuah dinamika yang mampu memicu perkembangan pembangunan daerah kita, seharusnya. selengkapnya...
Disadari semua pihak bahwa dengan begitu pesatnya pembangunan yang berorientasi pada daerah perkotaan, justeru semakin menarik bagi penduduk perdesaan untuk datang dan mencari nafkah di daerah perkotaan. Tanpa disadari hal akan meningkatkan jumlah aktivitas yang berakibat semakin meningkat pula jumlah gas karbon (CO2) di udara perkotaan, di lain sisi ruang terbuka hijau semakin berkurang, berubah fungsi sebagai area terbangun. Terjadi ketidakseimbangan ekologis antara produksi gas karbon dengan gas oksigen (O2). Akibatnya suhu udara kerkotaan semakin panas. selengkapnya...
Bertambah waktu, makin bertambah pula masalah dalam kehidupan kita. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin, pejabat dengan bawahan kian terlihat semakin jelas. Itu sudah menjadi sistem. Semuanya terjadi secara sistematis. Saya belum akan berhenti untuk melakukan otokritik. Karena esensinya, tugas saya adalah sebagai wakil rakyat yang seharusnya menyambungkan apa yang dijadikan keinginan (aspirasi) mereka agar bias direalisasikan (wujudkan) dalam kehidupan di lingkungannya selengkapnya...
PURWOKERTO- Pansus DPRD Banyumas yang sedang membahas pengajuan Raperda RPJMD Tahun 2008-2013 akan mengembalikan draf raperda karena menilai masih ada poin penting yang belum dicantumkan oleh eksekutif. Poin penting yang saat ini belum tercantum dalam raperda tersebut yakni cantuman indikator-indikator dalam rencana pembangunan yang diajukan eksekutif. Ketua Pansus RPJMD Tahun 2008-2013 H Bambang Pudjianto BE menegaskan, harus ada indikator kinerja yang jelas sebagai alat ukur sasaran yang akan dicapai serta indikasi dari kegiatan guna mencapai kejelasan selama lima lima tahun pembangunan. selengkapnya...
Bagi masyarakat Banyumas, khususnya masyarakat Baturaden sudah tidak asing lagi dan sangat mengetahui apa dan dimana Gang Sadar itu. Masyarakat juga sudah sadar sesadar-sadarnya, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan di sana. Lebih banyak sisi negatif dari pada sisi positifnya. Lokalisasi prostitusi (seperti Gang Sadar Baturaden) sering dianggap sebagai sarang pemabok, pemalak, penjudi, atau bahkan sarang persembunyian buronan Polisi, yang orang Jawa menyebutnya sebagai sarang "ma lima" yakni: madat, madon, maling, minum dan main judi. selengkapnya...
Peringatan Hari Habitat Dunia sudah berlalu. Tahun ini, tema yang dikedepankan yakni tentang The UN-Habitat to planning our Urban Future. Dengan visi menciptakan kesadaran akan betapa pentingnya memperbaiki perencanaan perkotaan dalam berhadapan dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru. Seluruh negara, di belahan dunia ini, tidak akan bisa untuk tidak berhadapan dengan fenomena perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, semakin menipisnya sumberdaya, krisis pangan serta pertumbuhan penduduk yang seperti tidak pernah bisa terelakkan. selengkapnya...
Jakarta - Rekomendasi final Tim 8 akan diserahkan kepada Presiden SBY hari ini. SBY diminta mempublikasikan rekomendasi Tim 8 kepada masyarakat. "Presiden harus membuka rekomendasi Tm 8 kepada masyarakat. Presiden harus jujur sama rakyat apa yang menjadi sumber permasalahan antara tiga institusi penegak hukum itu," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding kepada detikcom , Senin (16/11/2009). Menurut Sarif, keterbukaan SBY menunjukkan netralitasnya dalam penegakan hukum. Sarif berharap SBY tetap menjaga independensi sebagai Kepala Negara. selengkapnya...
PURWOKERTO-Empat puluh lima anggota DPRD (pimpinan dan anggota) Banyumas yang berangkat mengikuti kegiatan pembekalan dan orientasi anggota DPRD oleh Depdagri di Hotel Jayakarta (12-15/11), mungkin sangat menikmati kegiatan yang menelan anggaran sekitar Rp 300 juta ini. Bahkan saat masuk kerja kerja hari ini pasti mereka masih terbayang acara di Jakarta itu. Namun apa yang mereka jalani itu, ternyata tak semulus yang diharapkan. selengkapnya...
PURWOKERTO- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Purwokerto menggelar aksi demo mempertanyakan efektifitas kegiatan orientasi anggota DPRD Banyumas ke Depdagri di Jakarta. Karena, mereka menilai kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan di Baturraden belum lama ini. Aksi demo mahasiswa KAMMI digelar di depan pintu gerbang Pemkab Banyumas, Sabtu (14/11) kemarin. selengkapnya...
PURWOKERTO-Kalau ada kegiatan dengan nama sama dan dilakukan SKPD yang sama, meski waktu pelaksanaan berbeda, itu mengarah kepada proses redudensi penganggaran. "Ini bisa dikatakan terjadi dobel anggaran, karena ada yang over lapping. Apalagi APBD-nya juga dalam tahun anggaran yang sama", kata dosen pengajar mata kuliah administrasi keuangan Jurusan Administrasi Negara FISIP Unsoed Wahyuningrat, Msi kemarin. selengkapnya...
Copyright © 2010 www.bambangpudjiyanto.com · All Rights Reserved
Powered by sitekno