logo
Counter Pengunjung

Trafik Pengunjung

Sugeng Rawuh
image

H. Bambang Pudjiyanto, BE

081327584477


Anggota FPDI Perjuangan
DPRD Banyumas
Masa Bhakti 2014-2019

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2010 BANYUMAS TIDAK DISETUJUI DEWAN

image

          Sejak Laporan  Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 disampaikan (28/5), sudah seminggu lebih Raperda PjP APBD 2010 belum juga disetujui oleh DPRD Kabupaten Banyumas menjadi Peraturan Daerah, hal ini anggota DPRD mendasari atas catatan-catatan laporan pansus yang berkesimpulan Raperda PjP APBD 2010 belum layak untuk dijadikan Peraturan Daerah.

         Penyusunan  Raperda PjP APBD 2010 hanya berpedoman pada Permendagri No.13 tahun 2006 sehingga banyak hal mengabaikan tata cara pembuatan sebuah peraturan perundang-undanangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanangan, tetapi hal ini dijelaskan eksekutif pada saat pembahasan bahwa penyusunan Raperda PjP APBD 2010 berpedoman pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan selama ini dari hasil evaluasi Gubernur tidak pernah ada masalah terhadap penyusunan Raperda.

          Perda merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 22 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan landasan yuridis yang mencakup asas, jenis dan hirarkhi, materi muatan, proses, serta teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

          Konsiderans (Menimbang) Perda memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan. Konsiderans Perda memuat pokok-pokok pikiran yang mencakup unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Konsiderans (Menimbang) Raperda PjP APBD 2010 masih belum memenuhi kaidah yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 terutama filosofis dan sosiologis. Aspek filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Aspek sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.

          Dasar hukum yang dicantumkan adalah dasar hukum yang terkait dengan pembentukan Perda tersebut sehingga dasar hukum pembentukan Perda bukan memuat sederetan Peraturan Perundang-undangan yang tidak mempunyai relevansi dengan materi Perda yang dibentuk. Konsiderans (Mengingat) menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibuat mempunyai keterkaitan dengan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut. Dasar hukum PjP APBD 2010 sebanyak 29 butir perlu dikaji kembali relevansinya dengan materi muatan Perda tersebut terutama yang terkait dengan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terjadi hal yang aneh dalam pencantuman dasar hukum dimana yang dijadikan  dasar hukum merupakan peraturan yang dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Permendagri No.13 tahun 2006, kecuali peraturan baru sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Permendagri No.13 tahun 2006.

          Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam: Ketentuan Umum; Materi Pokok yang diatur; Ketentuan Pidana (jika diperlukan dan hanya untuk Perda); Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); Ketentuan Penutup. Raperda PjP APBD 2010 hanya terdiri dari 10 pasal maka layak tidak perlu dikelompokkan dalam bab, namun perlu diperhatikan terminologi yang lazimnya dimuat dalam Pasal 1. Hal ini tidak terlihat dalam ketentuan pasal manapun, padahal ada beberapa ketentuan yang membutuhkan penjelasan (bisa dikelompokkan dalam Pasal 1 atau terintegrasi dalam pasal). Sebagai contoh yang membutuhkan pengertian adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dll.

          Setiap Perda perlu diberi penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Perda atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan. Raperda PjP APBD 2010 belum dilengkapi dengan penjelasan, mengingat arti pentingnya sebuah penjelasan  maka perlu dilengkapi dengan penjelasan.

          Dalam hal peraturan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan yang bersangkutan. Raperda PjP APBD 2010 di beberapa pasal merujuk pada lampiran tetapi tidak dijumpai pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang bersangkutan.

         Banyak hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan-penjelasan lanjut sehingga tidak menimbulkan salah tafsir nantinya,   tetapi hal yang paling aneh apa yang menjadi penjelasan eksekutif sebagaimana dalam dijelaskan dalam pembahasan, bahwa penyusunan Raperda PjP APBD mendasari pada Permendagri dan selama ini dari hasil evaluasi tidak pernah dipermasalahkan.

 

             Program ternak bergulir menjadi bantuan sosial

       Dalam kebijakan Bupati pengalihan program ternak bergulir menjadi bantuan sosial melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 028/1007/2010 tanggal 27 Desember 2010, dimana p rogram t ernak bergulir Pemerintah Kabupaten Banyumas telah dimulai sejak 2001 dengan nilai sebesar Rp. 1.321.832.500,00 yang dikerjasamakan dengan para peternak di Kabupaten Banyumas sebagai investasi non permanen. Program bantuan bergulir yang diberikan kepada peternak tersebut akan ditarik kembali oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok ternak lainnya. Berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 028/1007/2010 seluruh ternak dalam program perguliran dihentikan sebagai investasi non permanen dialihkan menjadi bantuan sosial;

Sebagai bantuan t ernak bergulir seharusnya dicantumkan dalam APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Dari pengeluaran dana bergulir tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang, dan terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan, sehingga kebijakan Bupati Banyumas melakukan penghapusan investasi non permanen dengan nilai sebesar Rp. 1.321.832.500,00 tentunya kurang tepat.

 

             Hibah Pemda kepada Pemerintah (Instansi Vertikal)

          Kebijakan Hibah kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) dilakukan hanya melalui Berita Acara Nomor: 031/6703/2010 yaitu hibah berupa uang kepada Departemen Agama RI , hal ini terjadi dalam kebijakan penghapusan barang milik daerah dimana Keputusan Bupati Nomor 028/761/2010 menghapus barang milik daerah  dalam rangka tukar menukar Tanah hak pakai nomor 00024 seluas 4.160 m2 milik Pemerintah Kabupaten Banyumas terletak di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara, berdasarkan penilaian dari Direktorat Penilaian Kekayaaan Negara, nilai aset dilepas oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Rp.630.000.000,00. Adapun nilai aset yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyumas yakni tanah seluas 4.161 m2 milik Departemen Agama RI dengan perincian tanah: Hak pakai Nomor 00020 luas 2.070 m2 ; Hak pakai Nomor 00021 luas 1.015 m2   dan Hak pakai Nomor 00022 luas 1.076 m2 , terletak di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara, dengan nilai Rp.311.550.000,00.  Dengan demikian, nilai aset pengganti yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas lebih rendah sebesar Rp.318.450.000,00 yang selanjutnya dihibahkan dengan Berita Acara Nomor: 031/6703/2010 tanggal 11 Oktober 2010.

Kebijakan hibah yang dilakukan Bupati hanya mendasari pada Pasal 77 Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam   ”tukar menukar antara pemerintah pusat dengan Pemda apabila terdapat selisih lebih maka selisih nilai lebih tersebut dapat dihibahkan yang dituangkan dalam berita acara hibah” , dengan  mengabaikan tatanan hibah dari Pemda kepada Pemerintah (Instansi Vertikal) yang tentunya harus melalui mekanisme penganggaran dan pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan no.168/PMK.07/2008: Hibah dari Pemda kepada Pemerintah dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBD dan APBN (pasal 4), Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah merupakan penerimaan Pemerintah, dikelola dan dilaksanakan dalam mekanisme APBN sesuai peraturan perundang-undangan (pasal 5), Penyaluran hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKUN, dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani antara Kepala Daerah dengan Menteri Keuangan atau Kuasa Menteri Keuangan (pasal 26).

Hibah Pemkab Banyumas kepada Pemerintah Pusat adalah program yang terlalu berlebihan.   Kegiatan yang sangat disayangkan, disaat semua daerah merengek minta anggaran kepada pusat tetapi Pemkab Banyumas justru menghibahkan anggaran kepada Pemerintah Pusat

 

            Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak perlu diperdakan

          Dari hasil pembahasan dan kajian dapat disimpulkan bahwa Raperda PjP APBD 2010 Kabupaten Banyumas penyusunannya masih tidak sesuai dengan UU No.10 tahun 2004, di beberapa pasal merujuk pada lampiran tetapi belum dijumpai pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan yang bersangkutan padahal lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perdanya tentunya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perdanya, dan juga masih terdapat beberapa materi muatan yang salah, sehingga Raperda PjP APBD 2010 belum layak untuk dijadikan sebuah peraturan daerah, tetapi legislatif tidak boleh merubah/merevisi raperda yang salah tersebut dengan alasan sudah diaudit BPK, ini berarti walaupun dalam raperda materi muatannya masih ada kesalahan legislatif   harus menyetujuinya.

          Menjadi sebuah pemikiran jangan sampai dimasa yang akan datang pihak yang menyetujui (legislatif) turut dipersalahkan karena telah menyetujui Perda yang materi muatannya salah. Siapa yang akan memberi jaminan, apabila legislatif ”dipaksa” atau ”terpaksa” menyetujui Perda tersebut tidak akan terkena akibat hukum di kemudian hari ?.

          Dari hal tersebut di atas maka akan lebih baik apabila Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak perlu dijadikan sebagai peraturan daerah.

Copyright © 2020 www.bambangpudjiyanto.com · All Rights Reserved