logo
Counter Pengunjung

Trafik Pengunjung

Sugeng Rawuh
image

H. Bambang Pudjiyanto, BE

081327584477


Anggota FPDI Perjuangan
DPRD Banyumas
Masa Bhakti 2014-2019

Raperda Krusial Buru-buru Disetujui

image

 

Agenda penting dalam penghujung tahun 2010 di DPRD Kabupaten Banyumas ini ditutup dengan dilaksanakannya persetujuan dua raperda krusial, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Ijin Membangun Bangunan (IMB). Sebenarnya, rencana persetujuan juga mencakup Raperda tentang Bangunan Gedung, namun Pansus belum dapat menyelesaikan dan meminta perpanjangan waktu pembahasan.

        Yang pertama ingin saya sampaikan dalam catatan di penghujung akhir tahun ini adalah mengenai raperda RTRW Kabupaten Banyumas, dimana saya juga ikut menjadi bagian dalam setiap pembahasan. Berkecamuk dalam diri saya, mengapa keputusan untuk persetujuan raperda tersebut menjadi sebuah perda dilaksanakan saat ini juga hanya dengan alasan batas waktu tahun 2010 sudah habis. Padahal, masih banyak hal-hal penting mengenai subtsasi dari raperda yang disampaikan oleh eksekutif tersebut, sampai sekarang belum secara jelas mengarah pada perbaikan tekhnis yang mendasar sesuai dengan kebutuhan sebenarnya dalam penataan ruang wilayah di Kabupaten Banyumas.

Memang benar,  pasal 78 UU Nomor 26 Tahu 2007 tentang Penataan Ruang, untuk Perda RTRW Kabupaten/Kota harus sudah selesai pada tahun 2010. Namun realita menyebutkan,  Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian PU sampai akhir bulan Desember 2010 baru menetapkan raperda RTRW menjadi Perda RTRW hanya untuk 18 dari 491  kabupaten/kota di seluruh tanah air, atau baru dalam prosentasi 3,7%. Persetujuan untuk kedelapan belas kabupaten/kota itu juga karena memang materi yang disiapkan maupun substansi yang ada di dalam materi sudah cukup memadai bagi daerah masing-masing. Apalagi, di Jawa Tengah belum satupun kabupaten/kota telah menyelesaikan raperda ini karena memang masih melakukan perbaikan-perbaikan pada substansinya.
       Diluar permasalahan itu, sebenarnya Raperda RTRW Kabupaten Banyumas sampai dengan akhir pembahasan yang telah dilakukan tinggal menyelesaikan  penyelarasan dengan perundangan sektor-sektor yang terkait penataan ruang hasil pembahasan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun demikian, karena materinya cukup banyak sehingga tentunya dibutuhkan ketelitian dan komitmen bersama dalam rangka penataan ruang Banyumas kedepan. Jadi, sangat kurang tepat apabila didesak Perda RTRW harus diselesai akhir tahun 2010. Segala upaya pembahasan yang dilakukan penuh dengan kerja keras namun pada akhirnya, intervensi waktu hanya untuk mengejar menjadi nomor satu selesainya di Jawa Tengah pada akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat yang agendanya tertuang dalam raperda tersebut.

      Itu mengenai raperda RTRW. Satu lagi hal yang membuat kejanggalan dalam proses menjalani bagian dari pemerintahan ini adalah dengan disetujuinya terhadap Raperda IMB Kabupaten Banyumas. Karena, secara logika,  Raperda Bangunan Gedung merupakan bagian utama yang sangat terkait erat dengan pasal pasal yang ada dalam raperda IMB. Jadi,  bila Raperda Bangunan Gedung belum disetujui (masih dalam proses pembahasan) tapi kemudian raperda IMB sudah terlebih dulu disetujui,  maka bisa jadi perda tersebut mengacu pada Perda Bangunan lama yang sudah ada dan ditinjau dari sisi perundang-undangan jelas akan berdampak tidak baik karena substansinya yang  berbeda. Apalagi yang menjadi dasar pembuatan Perda IMB adalah atas perintah Perda Bangunan Gedung yang baru tetapi Raperda Bangunan Gedung yang baru belum mendapatkan persetujuan DPRD. Yang tak kalah penting adalah aturan, bahwa tidak ada dalam perundang-undangan dimana didalamnya terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih baru sudah dijadikan dasar hukum atau peraturan yang belum ditetapkan namun demikan sudah dijadikan dasar hukum. Ini sama saja dengan Anak Lahir Lebih Dulu Dari Induknya. (**)

Copyright © 2020 www.bambangpudjiyanto.com · All Rights Reserved