Jantungnya Agenda : Perencanaan

Oleh : H Bambang Pudjianto BE

          Peringatan Hari Habitat Dunia sudah berlalu. Tahun ini, tema yang dikedepankan yakni tentang The UN-Habitat to planning our Urban Future. Dengan visi menciptakan kesadaran akan betapa pentingnya memperbaiki perencanaan perkotaan dalam berhadapan dan beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru.
       Seluruh negara, di belahan dunia ini, tidak akan bisa untuk tidak berhadapan dengan

fenomena  perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi, semakin menipisnya sumberdaya, krisis pangan serta pertumbuhan penduduk yang seperti tidak pernah bisa terelakkan. Kota besar, seperti yang kita tahu, akan semakin berhadapan dengan masalah urbanisasi dengan minimnya perhatian desa dari pusat pemerintahan. Bahkan, desa seolah dianggap bukan menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan, dan hanya dilihat pada saat terjadi bencana, atau ketika pesta demokrasi digelar (karena penduduk desa yang mampu mendongkrak suara). 

          Urbaniasi itu, yang tak lain disebabkan karena ketidakmampuan penguasa dalam

merencanakan sebuah pembangunan yang berdasarkan pada nilai kepentingan bersama, tentu saja akan menjadikan konsekwensi dari hal yang sudah sejak dulu terjadi, kekumuhan dan menggelembungnya kaum miskin kota.
            Alasan penting diambilnya tema pada Hari Habitat Dunia 2009 tentang perencanaan perkotaan yang kemudian menjadi sebuah kekhawatiran justru menjadikan sebuah problema bagi terciptanya lingkungan kota yang kurang memperhatikan aspek baik dan sehat. Jika ditarik persoalan itu ke daerah kita, tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang berlebihan. Mengingat, selama setahun roda pemerintahan ini berjalan, perencanaan kota yang beberapa diantaranya sudah dilaksanakan menjadi sebuah pembangunan, masih menjadi tanda tanya bagi kita semua. Tanda tanya, apakah dari proyek penataan yang dijalankan itu, pertimbangan akan kelestarian lingkungan serta kehidupan yang sehat bagi masyarakat sudah tercapai.
        Kalimat yang sudah seringkali saya dengar dari seorang teman bahwa pembangunan akan menjadi sangat mahal ketika perencanaan yang hanya 'mahal' diabaikan, tampaknya akan terus menjadi kalimat pamungkas yang harus kita bersama-sama ucapkan. Kembali ke masalah pembanguan dan perencanaan di kota itu, kita sudah melihat bagaimana dalam setahun terakhir ini sebuah kebijakan penataan kota terlahir dari satu gagasan personal yang cenderung hanya memperhatikan soal prestise semata. Dan, pembangunan itu sendiri kerapkali mengabaikan amanah UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, dimana begitu jelas bagaimana ruang terbuka hijau hanya akan dipenuhi dengan sebuah taman yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Sementara, ada yang hilang, lahan hijau dengan mengganti dengan peruntukan lain, misalnya adalah perumahan yang semakin merajalela di tengah kota ini. Atau mungkin hunian-hunian kumuh yang masih tersisa di ruang hijau milik kita. Mungkin, itulah yanhg dinamakan hunian di lahan hijau yang bukan semestinya sebagai ruang hunian.
            Ironis memang. Kondisi ini seperti sedang dibiarkan karena memang kelemahan dalam perencanaan seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi. Saya mengutip saja  apa yang telah  disampaikan oleh Sekjen PBB dalam rangka Hari Habitat Dunia 2009, Ban Ki-moon, “Planning is at the heart of this agenda. But planning will work only where there is good urban governance and where the urban poor are brought into the decisions that affect their lives. And planning will work best only where corruption is honestly tackled”.
                 Pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang berjalan secara dinamis dengan melibatkan segenap masyarakat miskin perkotaan dalam sebuah perencanaan. Tidak ada yang ingin hidup kumuh, tak ada pula yang ingin hidup dalam bayang-bayang serangan wabah. Hijau kota, bukanlah simbol, tapi bagaimana menciptakan ruang hijau yang senantiasa mampu menciptakan hijaunya suasana secara riil bagi masyarakat. Perencanaan kota, adalah sebuah kebijakan yang langsung bisa dirasakan oleh segenap masyarakat. Itu bisa menjadi petunjuk bagi penilaian kita bersama apakah yang sudah dilakukan benar-benar menjadi pemerintahan yang baik atau sebaliknya.