Sekwan dan Anggota DPRD "Berantem"

Orientasi ke Jakarta di Demo

PURWOKERTO-Empat puluh lima anggota DPRD (pimpinan dan anggota) Banyumas yang berangkat mengikuti kegiatan pembekalan dan orientasi anggota DPRD oleh Depdagri di Hotel Jayakarta (12-15/11), mungkin sangat menikmati kegiatan yang menelan anggaran sekitar Rp 300 juta ini.

 Bahkan saat masuk kerja kerja hari ini pasti mereka masih terbayang acara di Jakarta itu.  Namun apa yang mereka jalani itu, ternyata tak semulus yang diharapkan. Keputusan yang telah mereka ambil justru menimbulkan protes di masyarakat dan kekisruhan di internal lembaga peerwakilan rakyat itu sendiri.

Saat berangkat, kegiatan orientasi yang berpotensi dobel anggaran itu telah diprotes beberapa kalangan, termasuk didemo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Purwokerto Sabtu lalu.

Dalam aksi yang berlangsung singkat di depan kabupaten dan dilanjut dialog dengan empat anggota DPRD yang tak berangkat, mahasiswa mempertanyakan komitmen dan alasan, kenapa kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya di Baturraden tetap dipaksanakan.

Saat dialog, mahasiswa justru disuguhi aksi saling serang antara anggota DPRD yang tak berangkat dengan Sekwan Suyanto. Sekwan merasa digebuki (diserang) oleh Sardi dan Bambang. Padahal pihaknya hanya bertugas memfasilitasi dan mengikuti keputusan terbanyak.

Saya ini bertugas di DPRD kan memfasilitasi, tapi kenapa malah saya digebuki anggota DPRD sendiri. Lagi-lagi Pak Sardi gebuki saya, tegasnya terus terang di hadapan mahasiswa.

Dia menilai, kondisi ini terjadi hanya di Banyumas. Daerah lain tidak seperti itu. Setwan kompak dengan anggota DPRD, karena memang tugasnya melayani. Kegiatan ini apa bedanya dengan kunja yang dilakukan berulang ulang. Karena kode rekeningnya sama. Yang beda materi ada jenis kegiatannya, jelasnya.

Pihaknya memutuskan mengambil kegiatan kerja sama dengan Depdagri, karena mayoritas anggota DPRD (45 orang) sepakat berangkat. Mereka yang tak berangkat tetap dihormati.

Saya mengambil keputusan tetap memfasilitasi, karena mengikuti suara terbanyak dan yang tak berangkat tetap kami hormati dan fasilitasi. Tapi jangan gebuk-gebukan seperti ini, tandasnya.

Soal tiga raperda tahun 2009 yang belum selesai hingga akhir tahun ini, Suyanto mendukung mahasiswa untuk tetap kritis dan mempertayakan. Mereka tetap harus dikontrol dan diingatkan. Kalau tidak selesai berarti kinerja DPRD bisa dipertanyakan.

Tanyakan saja ke Pak Sardi, kenapa itu tidak selesai, ujarnya.
Anggota DPRD yang menemui, yakni Sardi Susanto, Bambang Pudjianto, dr Budhi Setiawan dan Heni Marheni.

Mereka sebelumnya menyatakan tak berangkat, karena takut ada masalah nanti, ingin menjaga gawang dan menilai terjadi dobel anggaran maupun dasar hukumnya lemah.

Sardi mengatakan, kegiatan di Jakarta terlaksana, karena tetap dianggarkan dan difasilitasi sekwan. Mestinya, karena ada potensi dobel anggaran dan kegiatan serupa sudah dilakukan, sekwan berani menolak.

Saya tak merasa gebuki sekwan. Tapi ini pertanyaan yang muncul di masyarakat dan harus disampaikan, kata Sardi.
Bambang Pudjianto menilai lucu argumentasi sekwan yang menyatakan, yang berangkat jumlahnya banyak dan itu dianggap benar. Berarti kebenaran ditentukan banyaknya pengikut.

Meskipun salah, namun karena banyak pengikut mereka menjadi benar. Memprihatinkan, sindirnya dalam SMS ke Suara Merdeka pascademo.

Dr Budhi dan Eni Marheni memilih tak ikut berkomentar banyak. Mereka menyerahkan kepada dua rekannya yang sudah lama menjadi anggota DPRD.

Riki Kurniawan, anggota KAMMI saat dialog menyatakan, kalau kegiatan di Jakarta itu dianggap sudah benar dan telah dianggarkan di APBD mestinya berani diikuti semua. Sebab itu sudah menjadi keputusan DPRD.

Tapi ini ada yang tak berangkat dan muncul di luar adanya dobel anggaran, karena kegiatan serupa sudah dilakukan di Baturraden.

Ini terkesan kok malah saling menyalahkan. Kalau DPRD itu memiliki fungsi pengawasan, berarti selama ini tak mampu dilaksanakan, tandasnya.(G22,in-33)

Sumber : Suara Merdeka Cybernews