Mahasiswa Demo Orientasi DPRD

    PURWOKERTO- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Purwokerto menggelar aksi demo mempertanyakan efektifitas kegiatan orientasi anggota DPRD Banyumas ke Depdagri di Jakarta. Karena, mereka menilai kegiatan serupa juga pernah dilaksanakan di Baturraden belum lama ini.
    Aksi demo mahasiswa KAMMI digelar di depan pintu gerbang Pemkab Banyumas, Sabtu (14/11) kemarin. Tidak sempat berorasi terlalu lama, mahasiswa yang juga menenteng poster antara lain berisikan '3 bulan, dewan habiskan Rp 500 Juta , akhirnya masuk ke gedung dewan untuk audiensi dengan dewan yang tidak berangkat dalam kegiatan orientasi. Para mahasiswa itu ditemui di ruang fraksi oleh H Bambang Pudjianto, Dr Budhi Setyawan, Eni Marhaeni dan Sardi Susanto Spt. Sekretaris DPRD Banyumas Suyanto SH MHum juga ikut hadir dalam audiensi tersebut.
    Koordinator aksi, Harbi Saputra mengatakan, jika kegiatan orientasi sudah pernah dilaksanakan di dalam kota, kenapa anggota dewan bersedia untuk pergi ke Jakarta yang tentu saja mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.
    "Kami mendapatkan data bahwa anggaran untuk kegiatan ini mencapai lebih dari Rp 250 Juta. Dalam kondisi seperti sekarang, apakah itu perlu dilaksanakan sementara kegiatan yang sama juga sudah pernah dilakukan di Baturraden. Bukan rahasia lagi kalau ini merupakan cara untuk mengambil dana-dana negara terlepas siapa orang yang mengambilnya," tandas Harbi.
    Mahasiswa lainnya, Ricky, mengatakan, kenapa hanya empat anggota dewan saja yang menolak karena kekhawatiran terkait potensi dobel anggaran. Apakah jika tidak menimbulkan dugaan dobel anggaran, keempat anggota dewan juga akan ikut.
    Menanggapi pernyataan dan pertanyaan mahasiswa, Bambang Pudjianto menerangkan, ketidakikutsertaan dirinya dalam kegiatan di Jakarta tidak lain karena dirinya berpandangan bahwa kegiatan di sana pada prinsipnya sudah pernah dilakukan. Apalagi nama kegiatan tersebut sama-sama orientasi yang tertulis dalam undangan.
    "Dalam struktur anggaran ada yang namanya pos belanja yang namanya program peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan. D dalam pos itu ada objek-objek yang bisa dilaksanakan dalan rakngka peningkatan kapasitas. Namun jika dalam objek itu ada kesamaan kegiatan orientasi, maka kami melangkah hati-hati karena ada potensi itu disebut sebagai dobel anggaran," kata wakil rakyat dari PDIP ini.
    Bambang menjelaskan, memang benar jika penganggaran dewan ikut meloloskan pos anggaran tersebut. Namun demikian, yang menentukan objek-objek kegiatannya adalah SKPD masing-masing termasuk kegiatan pos peningkatan kapasistan pimpinan dewan dan anggota dewan yang dihandel oleh Sekretariat DPRD Banyumas. "Kita tak menentukan objek-objeknya," tandas Bambang.

Sekwan dan Anggota Dewan Adu Argumen

    Menanggapi pernyataan itu, Sekwan Suyanto menyatakan, kegiatan di Jakarta bukan merupakan dobel anggaran karena pengertian dobel adalah dalam satu hari ada kegiatan yang sama di dua tempat namun anggaran diperuntukkan untuk satu personel saja. Menurut dia, kegiatan di Baturraden merupakan kegiatan workshop orienasi dan pembekalan yang antara lain materinya tentang membangun hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif. "Kalau di Jakarta materinya lain, seperti wawasan kebangsaan, UU Nomor 27 tentang Susduk dan anggaran," katanya.
    Jawaban Suyanto langsung ditanggapi mahasiswa. Ricky menegaskan, kegiatan di dua tempat yang berbeda dengan kegiatan yang sebenarnya sama juga tetap mengarah pada dobel anggaran meski tidak dilaksanakan dalam waktu satu hari. "Kenapa tidak mencoba untuk menghemat. Kami melihat dan mendengar selama tiga bulan terakhir ini, dewan sudah melakukan pemborosan anggaran bahkan angkanya mencapai Rp 500 Juta dimulai dari kegiatan pelantikan yang harus menginap di hotel," tandasnya.
    Tanya jawab antara dewan, mahasiswa dan Sekwan sempat memanas ketika Suyanto kembali menjawab. Pada saat menjawab pertanyaan itu, Suyanto mengatakan bahwa dirinya adalah pelayanan dewan dan ketika 45 dari 50 anggota dewan menginginkan untuk tetap ke sana, maka dirinya kemudian memfasilitasi. Suyanto juga mengatakan bahwa kegiatan ke luar kota DPRD Banyumas jika dibandingkan dengan kabupaten lain seperti di Banjarnegara, Cilacap atau Purbalingga, jauh lebih minim. "Kalau beliau-beliau ini tak berangkat itu adalah hak tapi kenapa kok dewan malah seakan-akan menggebuk saya. Kenapa harus membuka dapur sendiri," katanya. 
    Mendengar pernyataan itu, Sardi Susanto menyatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk 'menggebuk' Sekwan namun ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dari kegiatan-kegiatan seperti orientasi yang sedang dilaksanakan di Jakarta itu. "Kami hanya ingin membeberkan apa yang sedang terjadi," tandas wakil rakyat dari Komisi D itu.
      Bambang menambahkan, jika orientasi di Jakarta tidak menyalahi aturan karena yang berangkat jumlahnya 45 orang maka sebuah kebenaran hanya ditentukan oleh banyaknya pengikut. "Apakah benar sebuah kebenaran hanya dipertimbangkan oleh banyak sedikitnya yang ikut?," kata Bambang usai audiensi. (aga)

Sumber :Radar Banyumas