Empat Anggota Dewan Menolak Orientasi DPRD ke Jakarta

PURWOKERTO- Selain H Bambang Pudjianto BE dan Sardi Susanto Spt yang menolak ikut kegiatan orientasi DPRD Banyumas di Depdagri, dua anggota fraksi PDIP yakni Dr Budhi Setyawan dan Eni Marhaeni juga menolak ikut. Mereka beralasan tidak ikut karena khawatir sampai terjadi kasus hukum karena kegiatan tersebut berpotensi dobel anggaran. 

            Eni mengatakan, sebenarnya dia sudah dibujuk untuk ikut oleh rekan-rekan lainnya baik sesama anggota fraksi maupun diluar fraksi. Tapi karena mempertimbangkan soal potensi dobel anggaran karena kegiatan orientasi sudah pernah dilaksanakan di Baturraden, dirinya memilih untuk tidak mau mengambil risiko. "Saya hati-hati saja karena tak ingin nanti kemudian hari saya berurusan dengan tuntutan hukum," kata anggota dewan asal Desa Beji, Kedung Banteng ini. 

            Eni juga menolak ikut karena permintaannya kepada Sekretaris DPRD Banyumas Suyanto SH MHum agar ada peernyataan bahwa kegiatan itu 'aman' dan tidak melibatkan anggota dewan jika ada masalah, tidak dikabulkan. "Kemarin saya minta kalau ada pernyataan secara tertulis, tapi saya denger dari pak Sardi yang juga tak ikut, katanya tidak boleh jadi saya memutuskan untuk tidak berangkat," katanya kepada Radarmas. 

            Senada dikatakan anggota komisi D dari Fraksi PDIP Dr Budhi Setyawan. Budi mengatakan, selain karena tak ingin menanggung risiko, dirinya juga sejak awal menginginkan model kunjungan ke luar kota tidak dilaksanakan secara serentak. Karena, jika dilaksanakan secara bersamaan seperti sekarang maka yang terjadi tidak ada anggota dewan yang berada di kantor. 

            "Coba bagaimana kalau ada aduan dari masyarakat? seharusnya dibuat berbeda penjadwalannya atau minimal dengan cara satu fraksi meninggalkan satu anggotanya," kata Budi.  

            Bambang Pudjianto menegaskan, agar anggota dewan merasa nyaman maka seharusnya pihak inspektorat segera melakukan pemeriksaan lalu diumumkan. "Agar pada suatu ketika tidak ada kekhawatiran anggota dewan, juga untuk transpransi apakah kegiatan yang dilaksanakan dua kali tidak melanggar," tandasnya. 

            Dia menambahkan, jika alasan penolakan ikut ke Jakarta karena potensi dobel anggaran karena kegiatan yang sama sudah pernah diselenggarakan kemudian salah tafsir, apa yang dilakukan sekarang juga kurang efisien dalam mempertimbangkan anggaran. "Kalaupun ini salah tafsir, maka pihak setwan harus mempertimbangkan efisiensi anggaran," katanya. (aga) 

Sumber : Radar Banyumas