Workshop Dewan Di Depdagri Dinilai Double Anggaran Dua Anggota Dewan Tolak Ikut

    PURWOKERTO - Kegiatan orientasi yang dilaksanakan oleh Depdagri di Jakarta mengundang masalah. Pasalnya, kegiatan serupa pernah dilaksanakan di Hotel Rosenda, Baturaden yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan (Setwan) bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

    Dua anggota DPRD dari Fraksi PDIP menolak untuk mengikuti kegiatan tersebut.

"Saya tidak akan berangkat, sebab ini berpotensi terjadi dobel anggaran, karena

kegiatan serupa pernah dilaksanakan oleh Setwan di Baturaden," kata H Bambang Pudjianto BE.

    Dikatakan Bambang, seharusnya Setwan melihat kondisi keuangan daerah yang  sedang minim dengan mengalihkan saja kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dengan anggaran Rp.1,018 M tersebut untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Kalaupun tetap akan diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banyumas maka harus ada jaminn tertulis dari Sekwan bahwa kegiatan ini tidak dobel anggaran. Kalau harus memilih, sebenarnya saya memilih ke Depdagri, tapi kegiatan sama maka saya tak berani menanggung resiko," kata Bambang.

     Hal senada juga diungkapkan, Sardi Susanto. Menurutnya, materi orientasi di Baturaden

sebenarnya berbeda materi orientasi yang diadakan Depdagri. Namun, nama kegiatannya

sama, sehingga ditakutkan akan terjadi dobel anggaran. "Sebenarnya kalau tidak berangkat sayang, karena selain materinya tidak lengkap,orientasi di Jakarta ini juga sebenarnya sifatnya wajib. Tetapi kita ingin bersikap hati-hati saja," kata Sardi.

    Terpisah, Sekretaris DPRD Banyumas Suyanto SH MHum saat dikonfirmasi menolak untuk membuat surat pernyataan yang diinginkan dua anggota dewan tersebut. Menurutnya, kegiatan orientasi Depdagri dengan orientasi di Baturaden berbeda dari sisi materi. Orientasi di Jakarta materinya antara lain wawasan kebangsaan, tatib, teori anggaran dan sebagainya.

    Sementara materi orientasi di Baturaden, yaitu tentang otonomi daerah .

"Kalau saya disuruh membuat surat pernyataan, saya menolak, tetapi saya berani

bertanggung jawab atas semua kegiatan DPRD yang dijadwalkan Setwan, toh kalau ada pemeriksaan juga yang diperiksa pihak Setwan," jelasnya.

    Persoalan ini langsung mengundang reaksi keras Ketua Satria Legal Watch (SLW) Suradi Hi Al Karim SH.  Melalui pers release yang disampaikan kepada wartawan, Suradi menyatakan, tidak ada dalam kamus keprotokoleran dewan bahwa dalam peningkatan SDM anggota dewan, ada kegiatan yang dilaksanakan di dua tempatn dengan konten materi yang sama. "Itu bisa disebut sebagai penyimpangan anggaran atau terjadi double anggaran," tegas Suradi. 

    Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat, Suradi meminta agar bupati berani untuk 

memerintahkan inspektorat guna memeriksa protek internal seperti itu. "Sebagai bupati pemberani, jangan segan untuk melakukan pemeriksaan," tegas Suradi. 

    Data yang diperoleh radarmas dari Setwan menyebutkan, dalam kegiatan itu masing-masing anggota dewan menerima uang saku sebesar Rp 1, 4 Juta selama tiga hari berada di Jakarta. Sedangkan dana untuk kebutuhan akomodasi dilaksanakan oleh Sekwan termasuk biaya transportasi menggunakan bus dari Purwokerto ke Jakarta. Rombongan dewan ke Depdagri yang akan berangkat, Rabu (12/11) hari ini, merupakan rombongan kedua anggota dewan yang pergi ke Jakarta. Sebelumnya, sebanyak 12 orang anggota dewan yang masuk dalam Badan Legislatif juga melakukan kunja ke Biro Otda untuk menanyakan pola penganggaran di Jakarta. (aga) 

Sumber : Radar Banyumas