Penjarahan APBD Berjamaah

PURWOKERTO-Mantan Sekda Banyumas Bambang Priyono (BP) menyesalkan kegiatan pembekalan dan orientasi pimpinan dan anggota DPRD di Jakarta yang dilakukan Depdagri dan Setwan.

Dalam situasi APBD yang mengalami kesulitan dan masih tingginya angka kemiskinan, kepekaan dan empati wakil rakyat mestinya lebih dikedepankan. 

Kegiatan itu, dinilai BP, tak ubahnya sebagai bentuk penjarahan APBD secara berjamaah. Pasalnya, kegiatan serupa sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Baturraden. Namun kegiatan yang berlanggsung 12-15 November tetap dipaksakan.

”Ini bentuk pemborosan uang rakyat. Katanya APBD lagi diefisienkan. Tapi perilaku birokrasi dan DPRD-nya tak konsisten,” kata mantan anggota DPRD Jateng ini era Orba ini.
Dia menilai, kegiatan tersebut jelas-jelas merupakan proyeknya Depdagri yang dilakukan secara sistematis.

Sebagai orang birokrasi yang cukup lama, termasuk di Bappeda yang sangat terkait dengan anggaran sangat hafal cara main orang pusat dengan daerah.

Karena sekarang untuk mengambil uang APBN juga sudah sulit sehingga menekan daerah untuk mengikuti kegiatan pembekalan yang dianggapnya wajib

”Tidak ada istilah wajib. Wong pimpronya di sana dan uangnya pakai APBD sini. Ini hanya mekanisme colong mencolong APBD yang dibungkus kegiatan resmi. Kalau namanya orientasi, masa dilakukan dua kali,” nilainya.

Kegiatan  di Jakarta kalau itu dianggap wajib, kata BP dasarnya juga tidak jelas dan tidak ada. Sebab yang mengisi acara juga sebagian besar kalangan akademisi dan praktisi.

”Apa bedanya dengan yang dilakukan di Baturraden. Kenapa tidak diperluas dan diperdalam saja materinya yang di Baturraden dulu,” tegas mantan Cabup Banyumas yang juga pernah menjadi praktisi untuk mengisi pembekalan DPRD ini.

Pemkab lewat setwan, takut menolak, kata dia karena ada rasa kekhawatiran dari Pemerintah Pusat kalau nanti DAU-nya akan diturunkan. Padahal alasan seperti itu sudah tidak logis.

”Saya dengar anggaran ke Jakarta bersama SPPD-nya mencapai Rp 250 juta lebih. Jika ditambah dengan di Baturraden sekitar Rp 100 juta, berapa anggaran yang bisa dihemat kalau itu dilakukan sekali saja,” ujarnya.

Dia juga menilai pernyataan Ketua DPRD Juli Krisdiyanto (SM 12/11-Red) bahwa orientasi DPRD di Baturraden 2-3 Oktober lalu untuk mendengarkan dan menyamakan persepsi soal visi-misi dan program pemerintahan Mardjoko-Husein dianggap tidak tepat.

”Kalau mau mendengarkan visi-misi dan program bupati, ya lewat sidang pleno atau paripurna. Bukan nginep di hotel,” tegasnya.
Dipaksakan Kepala Inspektorat Edy Prabowo menilai pembekalan itu hal yang wajar. Itu tergantung dari DPRD dan setwannya. Kalau mereka menganggap itu penting dan menjadi kebutuhan tak masalah dilakukan.

”Kira-kira ada manfaatnya atau tidak. Kalau itu dipandang tidak ada manfaatnya, ya tak perlu dilakukan dan anggaran bisa kembali ke kas daerah dan tak perlu dipaksakan. Tapi kalau itu dianggap penting, ya silakan saja. Yang mempertanggungjawabkan juga mereka sendiri,” katanya terpisah.

Soal potensi terjadinya dobel anggaran, dia belum bisa memberikan penilaian. Pasalnya yang bersangkutan belum melihat rincian kegiatannya.

Sementara itu, anggota DPRD yang menyatakan tak ikut akhirnya menjadi empat orang. Semuanya dari fraksi PDI-P.  (G22-33)

Sumber : Suara Merdeka Cybernews