logo
Counter Pengunjung

Trafik Pengunjung

Sugeng Rawuh
image

H. Bambang Pudjiyanto, BE

081327584477


Anggota FPDI Perjuangan
DPRD Banyumas
Masa Bhakti 2014-2019

Kini, dan Problema Masa Lalu

image

Entah sudah berapa kali, perdebatan panjang tentang ihwal sejarah menjadi satu dari sekian persoalan yang kerapkali muncul di permukaan pada era pemerintahan bupati masa lalu. Dimulai dari Alun-alun Purwokerto, Sumur Mas di Banyumas serta benda-benda lain yang jika mengacu pada undang-undang yang berlaku, secara prinsip telah terjadi pelanggaran atas aturan yang telah diserobot atas dasar sebuah kepentingan pencitraan. Dalam konteks ini, persoalan sejarah serta beragam hal yang menyertai dan pada hakikatnya merupakan benda cagar budaya, semestinya harus dilindungi keberadaannya oleh pemerintah. Namun, kekuasaan telah berkata lain, benda-benda cagar budaya yang ada di bumi tercinta kita ini kini sebagaian telah sirna. Ya, sirna atas kepentingan kekuasaan. Protes rakyat yang telah mengembankan amanahnya kepada penguasa, kerapkali pupus ketika kekuasaan selalu ditempatkan pada posisi yang dianggap benar dengan beragam cara yang bisa dilakukan demi mencapai tujuannya. Oleh siapapun, kala itu.

            Itulah masa lalu, dan kadangkala perspektif negatif selalu akan muncul manakala perjalanan masa lalu terus menerus diungkit. Baiklah, kita bicara masa depan. Namun juga perlu diingat bahwa masa depan juga tak pernah bisa lepas dari proses perjalanan waktu-waktu sebelumnya. Masa depan Banyumas, adalah bicara akan kepemimpinan baru yang juga merupakan sejarah baru bagi Banyumas. Ya, partai terbesar, PDI Perjuangan sebagai wadah bagi kaum nasionalis yang mayoritas adalah penghuni wilayah tercinta ini telah menentukan pilihannya yang jatuh kepada calon pemimpin (kepala daerah) yang diusung oleh PDI Perjuangan dalam Pemilukada yang berlangsung 17 Februari 2013 lalu.  Harapan baru terendap dalam setiap relung rakyat Banyumas, yaitu kesejahteraan yang adil bagi seluruh warga, serta Banyumas yang berwibawa.

            Seiring berjalannya waktu, proses dalam mensukseskan program yang diusung oleh PDI Perjuangan melalui 'wakil'nya yang kini memimpin Banyumas terus dijalankan secara cepat. Akan tetapi proses yang harus secepatnya berjalan agar program-program yang telah tersusun, tidak serta merta dengan mudah dilaksanakan segera. Sekadar diketahui, alokasi  anggaran dalam APBD Banyumas adalah 'pusat' dari kebijakan yang dalam periode ini sudah tidak bisa diubah karena telah ditetapkan pada saat kepemimpinan era lalu. Pelaksanaan alokasi anggaran tersebut,  pada akhirnya harus dijalankan sebagaimana penguasa saat itu lebih dominan dalam menentukan kebijakan yang ironisnya banyak dari program tersebut tidak memiliki nilai manfaat yang besar untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tak perlu dipungkiri  karena telah menjadi rahasia umum bahwa incumbent yang kembali mencalonkan diri hampir dipastikan bermain dalam program APBD untuk menaikkan citra dirinya, kemudian membuat kebijakan yang semata-mata hanya memikirkan kepentingan sesaat.  Yang sedang paling saya cermati adalah tentang rehabilitasi pasar tradisional di sejumlah titik. Pasar tradisional, yang kini mulai tersisih dengan semakin maraknya toko modern hingga ke pelosok pedesaan,  sedang mengalami masa suram dengan adanya kebijakan rehabilitasi dengan tidak memerhatikan sejumlah hal. Kembali kepada persoalan sejarah dan benda cagar budaya, pasar tradisional juga menjadi bagian dari benda cagar budaya yang sebenarnya tidak bisa secara sembarangan dipugar tanpa harus melalui pemikiran yang  didasari atas etika dalam menjunjung tinggi nilai historis. Padahal, nilai itulah yang akan menjadi satu dari sekian hal yang mampu membawa Banyumas menjadi daerah yang berwibawa. Tapi nasi sudah menjadi bubur, kebijakan itu tetap harus terlaksana. Sebagai bagian dari wakil rakyat di lembaga legislatif, sudah barang tentu adalah hak bagi saya untuk ikut mengawal pelaksanaan dari proyek ‘masa lalu’ itu.

            Nah, secara kebetulan, karena saya memang berasal dari Sokaraja, dan melalui penuturan sejarah yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat di sini, akhirnya saya juga harus menuliskan catatan ini. Tak ada tujuan, selain agar rakyat Banyumas tahu dan mengerti akan proses yang berjalan dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang, dan akan dilaksanakan.

            Sekilas mengenai Pasar Sokaraja, yang merupakan salah satu pasar tradisional tua yang ada di Kabupaten Banyumas. Pasar yang hingga kini masih menjadi jantung perekonomian warga di Kecamatan Sokaraja, Kalibagor dan sekitarnya dan telah beridiri sejak tahun 1935 itu sebentar lagi akan rata dengan tanah. Padahal, pasar tradisional ini sebelumnya telah direncanakan menjadi pasar khusus. Ya, khusus karena memang telah menjadi bagian dari cagar budaya yang menjadikannya unik, dan tidak bisa ditemukan dalam kehidupan modern.   Sebagaimana tertuang dalam pasal 10 ayat (2) huruf a Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Pasar Sokaraja disebut sebagai “Pasar Wisata Sokaraja” masuk dalam Kantong Pengembangan Kawasan Wisata Belanja Banyumas (Banyumas Grand Shopping Traditional Market), dan sampai sekarang secara rutin  wisatawan mancanegara, khususnya dari negeri kincir angin (Belanda) masih sering datang berkunjung ke pasar.

Di luar rencana tersebut, kepedulian pemerintah terhadap benda cagar budaya yang sudah didengungkan oleh berbagai elemen masyarakat sejak Alun-alun Purwokerto dirombak menjadi square, semestinya telah disadari dengan dibentuknya zonasi. Zonasi terhadap benda cagar budaya dimana saya meyakini Sokaraja juga menjadi bagian di dalamnya yang terdapat di Kabupaten Banyumas, telah telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993tentang pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang masih tetap berlaku. Dalam ketentuan umum UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan, “Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, ataukemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya”. Sementara itu, zonasi dipahami sebagai penentuan batas-batas keruangan SitusCagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pelestarian zonasi merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap cagar budaya.

Dengan tiadanya kepedulian Pemkab Banyumas dalam perlindungan terhadap  cagar budaya ini, maka satu lagi masa lalu telah menumbuhkan persoalan identitas daerah yang beberapa diantaranya sudah terhapus.  Tak lama lagi, Pasar Sokaraja akan rata dengan tanah, dan telah digelontorkan anggaran senilai Rp 15 Miliar melalui Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) dan akan diganti dengan bangunan baru, dan mungkin saja akan dibuat dengan model modern. Alasannya agar pasar tradisional tersebut tidak lagi menjadi kumuh (versi pemerintah), serta becek manakala terjadi hujan .  Alasan klasik, dan seperti pada awal saya sampaikan, ketika atmosphere Pemilukada 2013 sedang mulai hangat, kunjungan ke pasar-pasar tradisiional dilakukan oleh penguasa yang sedang mencari citra dengan menemui para pedagang.

            Di luar kepentingan, kebiasaan pemborosan anggaran memang seperti menjadi sebuah budaya dalam perjalanan pemerintahan kita, Alasan pembangunan yang hanya disebabkan karena kekumuhan dan becek sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan cara mengeluarkan angka miliaran rupiah untuk membangun proyek fisik.  Tapi bagaimana para satuan kerja mau untuk melakukan perencanaan yang matang dengan melibatkan stakeholder serta mengoptimalkan petugas keberihan yang tidak hanya difungsikan sebagai penarik retribusi kebersihan kepada pedagan tetapi menjalankan peran sesuai dengan tugasnya sebagai petugas kebersihan.  Dengan begitu maka pasar tradisional akan tetap terjaga keaslianya sebagai benda cagar budaya yang berpotensi menaikkan kewibawaan daerah dan daya tarik khusus  terutama bagi para wisatawan mancanegara.

Kembali berbicara proyek pembangunan Pasar Sokararaja. Untuk persiapan pembangunan konsep pasar baru, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi telah menyiapkan lapak untuk berdagang sementara bagi pedagang. Lapak yang dibangun tersebut dialokasikan dari dana APBD 2013 senilai Rp 900.000.000, dan masih mengajukan lagi tambahan anggaran senilai Rp 138.710.000. Nilai yang menurut saya sangat besar mengingat barang yang digunakan untuk lapak adalah barang-barang bekas.

Pengerjaan proyek oleh satuan kerja juga terbilang ‘unik’.  Proyek miliaran rupiah ini ternhyata ditangani oleh 3 dinas berbeda, yakni D PPKAD, DCKK T R , Disperindagkop) dengan waktu pekerjaan yang bersamaan . Sudah pasti, pekerjaan pun berjalan tumpang tindih karena waktu pengerjaan yang bersamaan. Ironisnya, karena ketakutan akan terjadi wanprestasi, semua kontraktor terindikasi mengerjakannya mengacu kesepakatan namun dalam hal perencanaan sepertinya dijalankan dengan mentah.  Kondisi ini akhirnya menyebabkan pedagang pasar yang menjalankan aktivitanya dengan kegundahan, Bahkan, dari informai yang saya dengar, terjhadi   intimidasi kepada mereka ,   dan pada sisi lain ,   pembangunan lapak pasar dengan anggaran yang berlebihan ternyata belum layak untuk dihuni.

Rencana pembangunan Pasar Sokaraja tanpa perencanaan yang matang juga dapat dilihat pada bangunan RPH (Rumah Pemotongan Hewan) dimana pembangunannya sama sekali   tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dan ditetapkan dalam Permentan Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). Pembangunan RPH yang menjadi salah satu lokai penting dari komoditi perdagangan hewan di Sokaraja dengan alokasi anggaran Rp.200 juta sudah selesai pembangunannya, namun hingga kini belum   dioperasionalkan . Adapun bangunan RPH lama tetap dibiarkan mangkrak. Para jagal sapi , merla menggunakan RPH milik sendiri , tapi tetap saja, penarikan retribusi RPH tidak pernah berhenti .

 

Dari proses yang terjadi semacam ini, tanda-tanda Pasar Wage Jilid II sepertinya akan terjadi di Pasar Sokaraja . Karena itulah, besar harapan saya yang banyak menerima keluhan dari pedagang dari beragam  jenis dagangan,   supaya persoalan ini segera bisa dituntaskan Pemkab Banyumas terutama dalam menata area pedagang di lapak serta harus ada audit untuk pengalokasian anggaran dalam renovasi pembangunan Pasar Sokaraja. Ini juga belum sampai berbicara pada persoalam membangun sebuah bangunan tanpa merubah substansi sejarah, misalnya dengan tidak mengubah struktur pasar tradisional yang jika merunut pada tahun pendirian merupakan benda cagar budaya yang harus dilestarikan. Saya juga tak ingin hanya berhenti pada prose pembangunan di Pasar Sokaraja, sebab, renovasi serupa juga sedang dilaksanan di Pasar Cilongok yang konon telah berdiri sebelum Tahun 1945. Pasar yang pernah menjadi pusat perdagangan di wilayah eks Karisidenan Ajibarang serta sebagai lokasi transit pengumpulan barang-barang lokal ke Jakarta melaui Stasiun Karangsari pada masa VOC masih menduduki tanah air.

Sederhana bagi saya sebagai wakil rakyat, agar saat ini segera dilakukan pembenahan atas proyek-proyek mubazir dan berpotensi kian banyak merusak cagar budaya milik Banyumas,. Ketika semua telah hilang, baik material maupun substansi kekayaan daerah yang sangat pentin g , maka akan sangat sulit ke depan bagi kita untuk bisa maju meskipun partai kami telah membawa program yang jelas bermuara pada kepentingan rakyat kecil.

 

Terimakasih,

Salam Perjuangan, dan Merdeka!!!

 

Copyright © 2020 www.bambangpudjiyanto.com · All Rights Reserved