logo
Counter Pengunjung

Trafik Pengunjung

Sugeng Rawuh
image

H. Bambang Pudjiyanto, BE

081327584477


Anggota FPDI Perjuangan
DPRD Banyumas
Masa Bhakti 2014-2019

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR

image

Oleh : Iwan Suteja, S.E.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Karena sifatnya yang “penting” sebagai penghasil PAD bagi daerah, maka pengelolaan retribusi parkir harusnya mendapatkan perhatian yang khusus, dimana retribusi parkir seringkali terkendala oleh beberapa hal, diantaranya :

  1. Pendapatan dari sektor perparkiran tidak mencapai target karena diindikasikan adanya “kebocoran” di tingkat petugas parkir, pengelola parkir dan UPTD.
  2. Adanya parkir liar yang menyebabkan pendapatan parkir tidak masuk ke kas daerah.

 Berdasarkan hal tersebut diatas maka pengelolaan parkir harus dikelola dengan manajemen yang bagus, sehingga kendala-kendala tersebut akan teratasi. Juga tidak mengenyampingkan hak hidup para petugas parkir maupun kepentingan pengelola parkir, serta kepentingan Pemerintah Daerah dalam hal PAD. Parkir liar jangan dianggap sebagai “musuh” tetapi justru potensi Sumber Daya Manusia yang bisa dikelola. Mereka tetap bisa diberdayakan sebagai petugas parkir dengan status yang jelas, sehingga pada akhirnya  kebocoran pendapatan parkir bagi daerah masih bisa diatasi dengan suatu sistem yang bagus.

Ada 3 cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi hal tersebut di atas:

Pertama , memaksimalkan sistem perparkiran yang sudah ada, yaitu :

  1. Petugas parkir harus berdisiplin dalam mengeluarkan karcis parkir yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD Perparkiran. Karcis berikutnya akan dikeluarkan oleh Pemda jika Pengelola parkir telah menyetor uang berdasarkan jumlah karcis parkir yang telah digunakan dan berdasarkan prosentase pembagian hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.
  2. Pelanggan parkir dapat menolak penarikan parkir yang tidak disertai karcis parkir dan dalam hal ini dapat dikeluarkan Perbup mengenai perlindungan bagi pelanggan parkir dan sanksi bagi penarik dan pengelola parkir tanpa karcis termasuk dalam hal ini adalah parkir liar. Di lokasi-lokasi parkir dapat dipampang papan pengumuman mengenai aturan parkir ini disertai nomor HP aduan. Untuk ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan perparkiran ini Pemda dapat menggandeng aparat penegak hukum dan memberikan honor pengawasan kepada aparat penegak hukum.
  3. Untuk pengelolaan parkir yang bekerjasama dengan CV atau pihak ketiga maka karcis parkir tetap dikeluarkan oleh Pemda dan pihak CV akan membeli karcis dari Pemda . Karcis dikeluarkan kembali oleh Pihak Pemda jika CV membeli kembali dan telah menyetor sejumlah uang berdasarkan prosentase yang disepakati kedua belah pihak. Namun cara ini juga harus sama dengan poin kedua yaitu pelanggan parkir bisa menolak membayar parkir jika petugas parkir tidak mengeluarkan karcis parkir. Poin ketiga ini mempunyai keunggulan yaitu UPTD parkir tidak terlalu berat dalam pengelolaan parkir dan dalam pengawasannya. Penerimaan sudah hampir pasti masuk karena adanya kontrol melalui pembelian karcis oleh pihak ketiga dan adanya prosentase bagi hasil. Namun perlu diperhitungkan juga mengenai gejolak yang mungkin timbul  akibat kerjasama dengan CV. Bagaimana caranya untuk mengurangi  konflik perebutan tempat parkir  dan eksistensi dari petugas parkir yang lama. Perlu adanya forum tripartit antara CV,  Paguyuban  Parkir dan Pemda sehingga selalu akan ada dialog dan pemecahan masalah bersama. Untuk itu diperlukan juga juknis mengenai pengelolaan parkir dan SDM peparkiran.

 Kedua, menggunakan sistem parkir berlangganan . Sistem ini dilakukan dengan cara penarikan retribusi parkir yang dilaksanakan 1 kali dalam periode tertentu misalkan 1 tahun. Penghitungannya berdasarkan survey rata-rata pengguna parkir. Dengan sistem ini diharapkan  pemasukan dapat lebih pasti ke kas daerah

Cara pembayaran dapat dilakukan :

  1. Pelaksanaan pembayaran parkir berlangganan dapat dilakukan oleh kantor samsat bersamaan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tetapi hal ini mengandung kelemahan. Pembayaran akan dirasakan  memberatkan karena menambah jumlah pengeluaran masyarakat bersamaan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor, juga dimungkinkan adanya bagi hasil dengan kantor samsat sebagai pelaksana penarikan.
  2. Pelaksanaan pembayaran dilakukan melalui kas daerah lewat Bank yang ditunjuk, sehingga dengan bukti pembayaran, pemilik kendaraan bermotor dapat mengurus kartu berlangganan. Hal ini juga mengandung kelemahan karena tidak semua pemilik kendaraan bermotor dengan sukarela mau membayar parkir berlangganan.

 Ketiga, menggunakan sistem parkir prabayar. Sistem ini dilakukan dengan cara pemilik kendaraan bermotor membeli pulsa parkir dengan nominal tertentu. Tentunya pemilik kendaraan bermotor sudah memiliki kartu parkir prabayar. Namun untuk hal tersebut  harus disiapkan perangkat untuk kegiatan parkir ini, Karena mestinya sudah harus menggunakan sistem komputerisasi. Para petugas parkir sudah harus memiliki peralatan untuk menghitung setiap pelanggan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

Cara ini akan cukup efektif, nyaman bagi masyarakat, dan tidak memberatkan karena masyarakat dapat membeli pulsa parkir sesuai keperluan. Namun demikian bagaimana dengan pemilik kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah atau yang mempunyai KTP luar daerah, tentunya mereka belum/tidak memiliki kartu parkir. Untuk hal tersebut dapat dipecahkan permasalahannya dengan pembayaran secara manual. Tetapi hal ini rawan kebocoran, karena sangat dipengaruhi oleh kejujuran petugas parkir itu sendiri., karena bisa jadi uang parkir yang diterima tidak disetorkan. Untuk itu perlu bintek bagi petugas parkir dan pengawasan oleh aparat yang  berwenang.

Catatan untuk kegiatan parkir prabayar ini, masyarakat dapat diberi insentif penghitungan parkir jika dalam satu hari memarkir kendaraannya mencapai beberapa kali. Misalkan untuk parkir lebih dari tiga  kali dalam satu hari, maka pelanggan tidak dikenakan biaya penuh tetapi yang dibayarkan cukup 3 kali parkir, sehingga hal ini menjadi hal yang positif bagi pelanggan parkir, karena tidak terlalu memberatkan. Kegiatan ekonomi juga diharapkan akan lebih meningkat lagi karena pemilik kendaraan bermotor tidak terlalu terbebani untuk terlalu banyak membayar parkir.

Dengan cara penggunaan kartu prabayar ini area parkir dapat diperluas , sehingga diharapkan akan menambah PAD   dan juga adanya kesempatan kerja untuk petugas parkir baru.

Kegiatan parkir prabayar memerlukan peralatan secara digital, juga dengan program dan tersambung dengan internet, sehingga hal ini memerlukan programer, yang tentunya dapat menggunakan pegawai Pemda yang  berasal dari lulusan IT, maupun kontrak dengan pihak ketiga yang menangani  bidang IT.

 Walaupun hal tersebut telah tercukupi tentunya diperlukan payung hukum terhadap pelaksanaan kebijakan daerah mengenai perparkiran seperti tersebut diatas. Payung hukum dapat dilakukan dengan cara perumusan dan penetapan perda Perparkiran atau melalui Peraturan Bupati tentang Perparkiran, karena pada prinsipnya keputusan tentang tarif retribusi Parkir telah ada Perdanya, tinggal pelaksanaan teknis mengenai perparkiran yang dapat disusun dan ditetapkan dalam Perbup.

 


Copyright © 2020 www.bambangpudjiyanto.com · All Rights Reserved