Rencana Pemerintah Banyumas Punya TV dan Radio Ditolak

Rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas mendirikan stasiun televisi dan radio ditolak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2009, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengajukan anggaran sebesar Rp 5 miliar yang akan digunakan untuk membangun stasiun televisi dan Rp 1 miliar untuk stasiun radio. 

Ketua Komisi A DPRD Banyumas, Wiyono, mengatakan, pembangunan media pemerintah hanya akan memboroskan anggaran. Apalagi karena kemampuan sumber daya manusia belum memadai. "Anggaran yang besar itu sebenarnya bisa digunakan untuk sektor lain yang juga bisa berperan untuk perwujudan demokrasi tanpa biaya yang besar.  Kelebihan angaran bisa untuk sektor lain," kata Wiyono usai pembahasan anggaran dengan Pemerintah Kabupaten Purwokerto.

Untuk bisa mewujudkan komunikasi yang baik dengan publik, Wiyono menambahkan, pemerintah kabupaten tidak harus mengusulkan membangun stasiun televisi atau radio sendiri. Menurut dia, akan lebih baik jika  menjalin hubungan kerja sama kontrak dengan media elektronik maupun cetak yang selama ini menjadi acuan informasi warga Banyumas.

"Lebih baik kalau bekerja sama dengan majalah, koran, TV lokal atau stasiun radio yang sudah ada di Banyumas. Kerja sama itu tidak akan memakan biaya besar seperti kalau harus membangun media sendiri," kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini.

Ketua Komisi D DPRD Banyumas Akhamd Ikhsan juga meminta rencana ini dipikirkan kembali. Komunikasi publik yang dinamis dengan penyampaian kebijakan yang bisa diketahui oleh masyarakat tidak berarti harus membuat media sendiri yang biayanya jelas sangat besar.

"Sekarang tinggal mengoptimalkan saja kerja sama dengan media. Dari kerja sama itu dibangun sebuah acara khusus yang bisa dijadikan ajang interaksi antara birokrasi dengan rakyatnya,"  katanya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto, menjelaskan memang ada pemikiranuntuk membangun tasiun televisi dan radio pemerintah. "Namun itu masih kebijakan umum. Artinya masih dalam wacana pemikiran supaya bisa lebih matang," kata Eko.

Menurut dia, media milik pemerintah itu akan berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sumber : TEMPO Interaktif