H. Bambang Pudjiyanto, BE
Anggota DPRD Banyumas
Anggota Fraksi PDI Perjuangan
call/sms : 081327584477
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2010 BANYUMAS TIDAK DISETUJUI DEWAN
Sejak Laporan Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 disampaikan (28/5), sudah seminggu lebih Raperda PjP APBD 2010 belum juga disetujui oleh DPRD Kabupaten Banyumas menjadi Peraturan Daerah, hal ini anggota DPRD mendasari atas catatan-catatan laporan pansus yang berkesimpulan Raperda PjP APBD 2010 belum layak untuk dijadikan Perda..... selengkapnya...
Raperda Krusial Buru-buru Disetujui
Agenda penting dalam penghujung tahun 2010 di DPRD Kabupaten Banyumas ini ditutup dengan dilaksanakannya persetujuan dua raperda krusial, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Ijin Membangun Bangunan (IMB). Sebenarnya, rencana persetujuan juga mencakup Raperda tentang Bangunan Gedung, namun Pansus belum dapat menyelesaikan dan meminta perpanjangan waktu pembahasan. selengkapnya...
RAPERDA RTRW BANYUMAS
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Banyumas, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTRW bertujuan untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang selengkapnya...
RAPERDA BANGUNAN GEDUNG
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya selengkapnya...
RAPERDA IMB
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan. selengkapnya...
Kesejahteraan yang Berdaulat
OLEH : A SONNY KERAF. Artikel Gita Wirjawan tentang "Nasionalisme Ekonomi" (Kom pas, 7/10) cukup membuat mata terbelalak. Dengan lantang penulis melabrak dan meluruskan berbagai pandangan tentang nasionalisme ekonomi yang dicapnya sebagai salah kaprah. Dengan itu pula, ia menunjukkan dengan gamblang pandangan nasionalisme ekonomi yang dianggapnya benar, yang sekaligus dapat dibaca sebagai visi, semangat, dan kiblat ekonomi bangsa di bawah kepemimpinannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan mungkin visi ekonomi seluruh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena ditulis seorang pejabat lembaga negara yang sangat strategis, artikel itu perlu ditanggapi secara sangat serius. selengkapnya...
SEJARAH BATIK INDONESIA
Sejarah pembatikan di Indonesia berkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerjaan Solo dan Yogyakarta. selengkapnya...
FPDI Perjuangan Tolak Kenaikan Tarif Dasar Listrik
Jakarta - Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo menyatakan penolakan atas rencana kenikan tarif dasar listrik (TDL). FPDIP mempertanyakan urgensi penaikan TDL oleh pemerintah, sementara Dirut PLN Dahlan Iskan tidak mengajukan kenaikan TDL. "FPDIP mempertanyakan apa dasar pemerintah ingin menaikkan TDL, padahal PLN melalui dirutnya ternyata tidak ada opsi mengajukan hal kenaikan TDL selengkapnya...
Sejarah Perkoperasian di Indonesia
Pada tanggal 16 Desember 1895, Raden Aria Wiraatmadja, Patih Purwokerto, mendirikan De Purwokertosche Hulp en Spaarbank der Irlansdche (Bank Bantuan dan Simpanan Purwokerto), atau lebih di kenal dengan sebutan Bank Priyayi Purwokerto. Bank ini didirikan untuk membantu pegawai pemerintah (priyayi) terlepas dari jeratan lintah darat. selengkapnya...
PDIP Bulat Dukung Opsi C
Jakarta - PDIP secara bulat mendukung opsi C dalam voting paripurna. dari jumlah 94 anggota, hanya 90 yang hadir, 4 anggota absen. Jumlah pemilih opsi C ini sama dengan jumlah pemilih saat voting pertama, Rabu (3/2/2010) malam. Sama halnya dengan PDIP, Golkar dan Demokrat juga tetap menunjukkan konsistensinya. selengkapnya...
Copyright © 2012 www.bambangpudjiyanto.com · All Rights Reserved